Meski data makro terlihat positif, nyatanya penduduk kota lebih terdampak langsung oleh PHK dan tekanan inflasi. Penurunan angka kemiskinan nasional tidak menjamin distribusi manfaat yang merata—dan ini menunjukkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih spesifik dan pro-urban.
Berdasarkan data BPS per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 23,85 juta orang. Namun menyelam lebih dalam, kemiskinan di kota justru meningkat—dari 6,66 % (September 2024) menjadi 6,73 % pada Maret 2025.
Sementara itu, gelombang PHK terus meningkat signifikan di berbagai sektor, memperburuk kondisi warga kota yang rentan dan mempersempit daya beli mereka.
Meskipun secara makro angka nasional tampak membaik, realitas Kota menunjukkan sebaliknya: urbanisasi tanpa lapangan kerja yang cukup menyebabkan warga terjebak antara kehilangan pendapatan dan biaya hidup tinggi.
Pemerintah telah menyatakan penurunan kemiskinan, tapi tantangan distribusi manfaat terasa nyata—hingga warganya di kota-kota besar kian menjauh dari harapan kesejahteraan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pertumbuhan ekonomi nasional benar-benar inklusif? Tanpa kebijakan padat karya dan perlindungan sosial yang menjangkau perkotaan, peningkatan kemiskinan kota bisa jadi hanya memperlebar ketimpangan wilayah dan sosial.
Sumber:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20250728075030-4-652655/data-ekonomi-ri-terbaru-phk-melejit-orang-miskin-di-kota-kian-banyak
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g8gx487l7o